JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diajukan oleh Arie Sapta Hernawan alias Ari Bias terkait pembawaan lagu ‘Bilang Saja’ ditunda ke Selasa (30/12/2025) karena sejumlah ...
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ratusan fasilitas umum, kantor, hingga jembatan rusak akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat ...
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi ...
JAKARTA, KOMPAS.com-Kalian sadar nggak, akhir-akhir ini timeline media sosial penuh dengan kampanye pajak yang menyasar anak muda? Mulai dari kreator yang masuk FYP TikTok sambil jelasin cara daftar ...
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi ...
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi ...
JAKARTA, KOMPAS.com - Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom, tiga hakim nonaktif disebut terbukti menerima suap untuk memberikan vonis lepas atau ontslag kepada tiga korporasi crude palm ...
JAKARTA, KOMPAS.com - Tak hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) juga membantah lakukan tukar guling pengusutan kasus duggan korupsi. Sebelumnya, Ketua KPK Setyo ...
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjaring Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Jumat (7/11/2025). Adapun pada Minggu ...
JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib kocek aparatur sipil negara (ASN) makin tipis setelah beberapa pemimpin mereka mulai mengambil kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) karena pemotongan ...
JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar agar setiap pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) memuat keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Pemenuhan angka atau memang mampu ...